BPD – Desa Putatgede

1.	KETUA	NAMA	TRI PARYANTO
		Tempat, Tgl. Lahir
		Pekerjaan
		Alamat	Putat Krajan RT.001 RW.004 Desa Putatgede

2.	SEKRETARIS	NAMA	SUKARDI
		Tempat, Tgl. Lahir
		Pekerjaan	Wiraswasta
		Alamat	Putat Siring RT.002 RW.001 Desa Putatgede

3.	ANGGOTA	NAMA	TURYADI
		Tempat, Tgl. Lahir
		Pekerjaan
		Alamat	Putat Kulon RT.002 RW.007 Desa Putatgede

4.	ANGGOTA	NAMA	MUH. DAIM
		Tempat, Tgl. Lahir
		Pekerjaan
		Alamat	Putat Krajan RT.002 RW.003 Desa Putatgede

5.	ANGGOTA	NAMA	MASKURI
		Tempat, Tgl. Lahir
		Pekerjaan
		Alamat	Putat Krajan RT.002 RW.005 Desa Putatgede

6.	ANGGOTA	NAMA	HARNADI
		Tempat, Tgl. Lahir
		Pekerjaan
		Alamat	Putat Siring RT.001 RW.001 Desa Putatgede

7.	ANGGOTA	NAMA	SUPADI
		Tempat, Tgl. Lahir
		Pekerjaan
		Alamat	Putat Kulon RT.001 RW.006 Desa Putatgede

DEFINISI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi :

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa :

1) Menggali aspirasi masyarakat;

2) Menampung aspirasi masyarakat;

3) Mengelola aspirasi masyarakat;

4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;

5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;

6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;

7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD