Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal
Seperangkat peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tanggal 13 Maret 2019 perihal konsep Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 […]
Next..
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kendal menerima Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 240.437.047.000,- (Dua ratus empat puluh milyard empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini. Dana […]
Next..
Buah keringat dari Pertemuan Silatnas Perangkat Desa beberapa bulan yang lalu, kini telah membuahkan hasil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perubahan tersebut yang paling mendasar adalah Pasal 81 dan Pasal 100, yaitu sebagai berikut […]
Next..
Perturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 ini adalah Perubahan yang ketiga kalinya, dengan penambahan pasal 106, yaitu isinya adalah sebagai berikut : (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD. (2) Bupati melantik calon Kepala Desa […]
Next..
Peraturan Bupati ini adalah Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal. Pokok-pokoknya yang dirubah diantaranya : I. angka 28 dan angka 29 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 28a, 28b, 28c, dan […]
Next..
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa ini didalamnya mencakup antara lain : Ruang Lingkup : penganggaran, pengalokasian, penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan; pemantauan serta evaluasi. Penganggaran : Pagu anggaran yang dibutuhkan desa Pengalokasian Tata Cara Penyaluran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pedoman Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Untuk […]
Next..
PUTATGEDE.DESA.ID – Secara administrasi sampai hari ini, Pemerintahan Desa sudah memasuki Tahun Anggaran 2019. Saya adalah salah satu dari sekian ratus ribu perangkat desa yang ada di Indonesia, yang pernah mendapat pertanyaan dari beberapa teman perangkat dari desa sendiri maupun desa-desa tetangga. “Seberapa penting Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?” Dari dasar pertanyaan tersebut, saya […]
Next..
PUTATGEDE.DESA.ID – Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa sebagai amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : melaksanakan pengadaan barang dan jasa; melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa; menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara serah […]
Next..
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul : Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi : merupakan warisan sepanjang masih hidup; sesuai perkembangan masyarakat; dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa berdasaran hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit terdiri atas : sistem organisasi […]
Next..
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes No. 16 Tahun 2018). Bagi yang masih bingung tentang penggunaan dana desa dan apa saja yang […]
Next..