Peraturan Bupati No.50 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa

Kebersamaan dalam membangun demi desa yang lebih Maju, Inovatif dengan Berbasis Tekhnologi Informasi.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul :
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

  1. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  2. sesuai perkembangan masyarakat; dan
  3. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa berdasaran hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit terdiri atas :

  1. sistem organisasi masyarakat adat;
  2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  4. pengelolaan tanah kas desa; dan
  5. pengembangan peran masyarakat desa.

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

  1. pembinaan dan pelestarian kesenian lokal desa dan adat istiadat lokal Desa;
  2. pelaksanaan peringatan dan perayaan adat tradisi lokal Desa;
  3. penyelesaian sengketa antar masyarakat Desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
  4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
  5. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  6. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa sendiri;
  7. peningkatan upaya gotong royong masyarakat Desa;
  8. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
  9. pembinaan rembug-rembug Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa :

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

  1. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
  2. telah dijalankan oleh Desa;
  3. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
  4. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
  5. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas :

  1. pengelolaan tambatan perahu;
  2. pengelolaan pasar Desa;
  3. pengelolaan tempat pemandian umum;
  4. pengelolaan jaringan irigasi;
  5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  9. pengelolaan embung Desa;
  10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  11. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa, terdiri dari :

  1. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur dan kelembagaan Desa;
  2. pengelolaan administrasi pemerintahan Desa;
  3. pengadaan, pengembangan, pemeliharaan aset Desa;
  4. peningkatan pelayanan kesehatan berskala Desa;
  5. peningkatan pendidikan non formal di Desa;
  6. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
  7. pengelolaan sanitasi berskala Desa;
  8. penanggulangan bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya;
  9. pengelolaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
  10. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem komunikasi dan informatika di Desa;
  11. pembinaan keagamaan, ketentraman, dan ketertiban Desa;
  12. pembinaan pemuda dan olah raga di Desa;
  13. pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berskala Desa;
  14. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Desa;
  15. pengembangan UMKM berskala Desa;
  16. pengembangan wisata desa di luar rencana induk;
  17. pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
  18. pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa.

File Pdf Peraturan Bupati tersebut bisa di download : DISINI

File Pdf Peraturan Menteri Desa tersebut dapat di download : DISINI

Bertemu Dengan Teamwork


Firin
M. Mustagfirin

Administrator

Bertanggungjawab menyunting penayangan berita Desa.

Santo
Susanto

Photografer

Keahlian dalam mengambil gambar berita.

Agus
M. Agus Sutikno

Kontributor

Bertugas dalam memburu Berita Ekonomi dan Sosial

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Komentar dan Balasan