Arah Kebijakan untuk Pemerintahan Desa Bersumber dari Input Data Prodeskel (ToT Bagian II)

Kabar Desa Pemerintahan

PUTATGEDE.DESA.ID – Mandalamekar (24/11/2018). Antusiasnya peserta Training of Trainer sehubungan dengan Sistem Informasi Desa sebagai One Data menjadi perhatian khusus dari Kementrian Dalam Negeri kali ini.

Materi berkaitan dengan Arah Kebijakan untuk Pemerintah Desa disampaikan oleh Bpk. Kustiaman (Dari Kemendagri). Beliau pada pokok permasalahannya menjelaskan dengan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Dari sekitar 74.950an Desa dan 8.000an Kelurahan terlihat progres input data bahwa Papua Barat paling sedikit 2,82%, dan banyak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 100%. Data Progres pengisian Prodeskel Tahun 2018 seluruh Indonesia secara kuantitas baru 62,17%. Data tersebut belum bisa dipastikan untuk kevalidannya, karena data tersebut secara kualitas kemungkinan bisa saja data tersebut input terakhir tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, minimnya progres input data prodeskel dikarenakan banyak keluhan untuk Login (Username dan Pasword) ke prodeskel banyak yang belum tahu, bahkan yang sudah tahu tetapi lupa user passwordnya. Kendala tersebut di sadari oleh Kemendes, Login tersebut telah di distribusikan ke Pemerintah Kabupaten masing-masing. Namun Admin dikabupaten petugas selalu berganti-ganti. Bahkan kemendes juga sering bersosialisasi kepada Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan login tersebut.

Input Data Profil Desa dan Keluharan tersebut sumber data begitu kompleks, yaitu bisa dari Diskdukcapil (berhubungan dengan Data Dasar Keluarga), Dinas Sosial berhubungan dengan Kondisi Sosial, Dinas Pemberdayaan (berhubungan dengan administratif), Dinas Pertanahan, berhubungan dengan letak wilayah dan luasnya. Mendagri berharap sekali agar kevalidan dari data-data tersebut semua harus bersumber dari Pemerintah Desa itu sendiri. Dinas-dinas yang terkaitlah harus yang mengambil data-data itu dari Desa. Sehingga kemendagri bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk Pemerintahan Desa (Baik pembangunan Fisik / Non Fisik, SDM, dll) agar tidak terbentur dengan Hak-hak dan kewenangan Desa sendiri. Karena Desa adalah sebagai Subyek Pembangunan Desa bukan sebagai obyeknya.

Banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh peserta, terutama dari bagian terluar dari pulau Jawa terkait dengan letak geografis yang berimbas dengan terlambatnya pembangunan dari berbagai sektor. Di Kemendes ada yang namanya Desdesa, dari sinilah Kemendagri akan mengandekan berkoordinasi dengan kementrian terkait, antara lain Kominfo Kemendes dan Kementrian yang lain, membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada Pemerintahan Desa, terutama jaringan Internet, Listrik dan lain-lain. Di tahun 2017 Kemendes telah mendata daerah-daerah yang belum dijangkau jaringan Internet, dan data tersebut juga telah disampaikan kepada Kemkominfo.

Komentar Facebook

Tinggalkan Komentar dan Balasan